Luluk Nur Hamidah Dorong Pemerintah Kaji Serius Rencana Jepang Limbah Nuklir Fukushima

MAKASSAR -   Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah Indonesia agar memberikan perhatian lebih serius menanggapi rencana pemerintah Jepang untuk membuang air limbah nuklir Fukushima ke laut.

Menurut Luluk, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam merespons terhadap rencana pemerintah Jepang tersebut hingga saat ini. Padahal, Indonesia adalah salah satu bagian penting dari lingkungan Samudra Pasifik.

Baca juga: Komisi III DPR RI RPDU Dengan Elemen Masyarakat

"Kalau pemerintah Jepang benar-benar akan membuang limbah nuklir, ini akan memberikan resiko, dan juga bencana ekologis bagi dunia. Tentu saja, ini akan berdampak sangat serius terhadap perairan Indonesia, " ujar Luluk, Rabu (18/05/2023).

Luluk khawatir, dampak dari pembuangan limbah nuklir tersebut menimbulkan dampak negatif untuk jangka panjang.

Baca juga: Perry Warjiyo Terpilih Lagi Jadi Gubernur BI, Puteri Komarudin Sampaikan Catatan

"Yang harus kita pahami bahwa, radiasi dan juga dampak dari limbah nuklir ini bisa berlangsung jangka panjang, jadi ini akan mengakibatkan situasi yang sangat buruk, bahkan di tahun-tahun yang akan panjang itu, " tambahnya.

Menurut Luluk, Indonesia harus secepat mungkin menyatakan sikap menolak rencana pemerintah Jepang ini. Indonesia perlu mengambil bagian penting untuk menggalang kekuatan dari negara Pasifik lainnya. 

Baca juga: DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal!

Demikian juga negara-negara di luar Pasifik agar menolak atau menentang rencana pemerintah Jepang tersebut.

Pemerintah Jepang bersikeras untuk melepaskan air limbah yang telah diolah, dengan menyatakan bahwa air limbah tersebut memenuhi standar keamanan
internasional. Kemudian merasa langkah tersebut diperlukan karena kurangnya ruang penyimpanan untuk air terkontaminasi.

Baca juga: Tok! Jenderal TNI Agus Subiyanto Disahkan Jadi Panglima TNI

Namun, masyarakat nasional dan internasional tetap tidak yakin, dan protes terhadap rencana tersebut telah berlangsung sejak diumumkan.

Pada tanggal 13 April 2023, warga Jepang di seluruh negeri berkumpul kembali untuk memprotes keputusan pemerintah melepaskan air limbah radioaktif yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi ke Samudera Pasifik.

Dengan membawa spanduk yang bertuliskan pesan seperti "Jangan biarkan air terkontaminasi nuklir merusak laut" dan "Jangan tumpahkan racun ke laut, " para demonstran berkumpul di depan Gedung House of
Representatives, gedung parlemen Jepang.

Menurut laporan NHK World-Japan, sekitar 120 demonstran dari berbagai usia turut serta dalam aksi di depan gedung House of Representatives, dengan orang-orang dari berbagai kota di Jepang berkumpul untuk menyuarakan keprihatinan mereka. 

Demonstran secara keras mengkritik keputusan pemerintah Jepang untuk melepaskan air limbah tersebut, dengan argumen bahwa hal itu bisa membahayakan kehidupan laut dan mengancam keselamatan pasokan makanan.

Salah satu pengunjuk rasa, Yumiko Kawamura, menyatakan kepada NHK, lingkungan harus tetap terlindungi demi generasi masa depan.

"Kita harus melindungi laut, lingkungan, dan pasokan makanan untuk generasi masa depan. Kita tidak bisa menerima rencana pemerintah untuk membuang air limbah terkontaminasi dengan cara yang sembrono seperti ini, ” ujarnya.

Sementara itu, seorang pengunjuk rasa lainnya, Takashi Nakamura, menyatakan kekhawatirannya mengenai dampak ekologis jika limbah radioaktif dilepas ke laut.

"Melepaskan air limbah radioaktif yang telah diolah ke laut bisa memiliki dampak ekologis jangka panjang dan tidak diketahui pada ekosistem. Kita membutuhkan pendekatan yang berbeda, " katanya.

Para penentang mengkhawatirkan rencana tersebut berpotensi memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, kehidupan laut, dan keselamatan pasokan makanan. 

Mereka berargumen bahwa pemerintah harus mempertimbangkan solusi alternatif, seperti membangun tangki penyimpanan tambahan untuk menyimpan air limbah terkontaminasi.

Jika tindakan tersebut tidak diambil, maka dapat memicu protes dan tekanan lebih lanjut bagi pemerintah agar mempertimbangkan kembali keputusannya.